Help! I Need Somebody, Help!

Pukul 07.41 malam, kami sudah makan malam. Setelah ini akan menyaksikan acara hiburan di TV. Tentunya bersama keluarga. Setiap malam seperti ini. Cukup nyaman, tapi bagaimana dengan saudara kita di daerah lain? Saudara kita yang jauh kurang beruntung dibanding kita. Mereka yang ada di pedalaan daerah terpencil, tidak merasakan hangatnya rumah. Udara malam menginfeksi pernafasan mereka. Kali ini saya tidak bisa makan tenang, bersantai depan TV, apalagi menghabiskan waktu dengan sia-sia. Saudara satu negara kami terus terbayang di pikiran. Bagaimana mereka bisa bertahan hidup sesulit itu di tengah berkembangnya teknologi IPhone 4S sampai IPad 3. Siapa yang bertanggung jawab atas ketimpangan sosial ini? Pemerintah lagi kah? Ah, mereka sudah bosan untuk disalahkan, kebal dikritisi, kabur kalau sudah divonis bersalah. Lalu siapa yang akan membantu saudara setanah air kita yang berada di tempat tertinggal, di pedalaman hutan, di wilayah pegunungan, atau di tapal batas lepas pantai? Bayangkan dan resapi sulitnya kehidupan mereka yang jauh ditinggal oleh kita sendiri. Setelah itu ayo kita buat sesuatu untuk mereka, untuk negeri ini.

Peace Corps : Misi Perdamaian Amerika Serikat di Indonesia

Penelitian ini merupakan tugas akhir/skripsi S-1 dari Muhammad Inu Kertapati, mahasiswa Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia, tahun 2011. Berikut abstrak dari skripsi ini.

ABSTRAK

Nama : Muhammad Inu Kertapati
Program Studi : Ilmu Sejarah
Judul : Peace Corps: Misi Perdamaian Amerika Serikat Di Indonesia 1963- 1965

Penulisan skripsi mengenai program bantuan Peace Corps di Indonesia ini ditujukan untuk melengkapi tentang sejarah hubungan Indonesia-Amerika Serikat. Penulisan ini dilakukan dengan menggunakan metode sejarah yang terdiri dari empat tahapan, yakni heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Penulisan ini juga menggunakan sumber lisan seperti wawancara untuk mendukung sumber-sumber tertulis yang telah digunakan.

Misi Perdamaian Peace Corps di Indonesia pada tahun 1963-1965 merupakan kebijakan bantuan luar negeri Amerika Serikat pada masa Presiden John F. Kennedy. Bantuan Peace Corps di Indonesia meliputi pengiriman sukarelawan pelatih-pelatih olahraga dan guru bahasa Inggris untuk meningkatkan kemampuan pemuda-pemudi Indonesia serta membangun hubungan persahabatan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Sayangnya aktivitas sukarelawan Peace Corps di Indonesia tidak dapat diselesaikan karena munculnya ancaman gerakan demonstrasi simpatisan komunis terhadap orang-orang Amerika di Indonesia pada tahun 1964-1965. Di balik terbatasnya aktivitas sukarelawan dalam membantu masyarakat Indonesia pada saat itu, Peace Corps telah memberikan sesuatu yang lebih dari sekedar bantuan, yaitu membangun persahabatan Indonesia – Amerika Serikat melalui pendekatan personal.

Kata Kunci:
Kebijakan bantuan luar negeri, Peace Corps, Hubungan Indonesia-Amerika Serikat

English Version

ABSTRACT

Name : Muhammad Inu Kertapati
Study Program : History
Title : Peace Corps: United States Peace Mission in Indonesia 1963-1965

The aim of this mini thesis about Peace Corps program aid in Indonesia is to make a contribution in historiography of Indonesia-United States relation. This historiography was done with using historical method which contains of four steps, heuristic, critic, interpretation, and historiography. It also use oral sources such as interview to support written sources (books, article, etc) that had been used before.

Peace Corps in Indonesia 1963-1965: Peaceful Mission was one of the United States foreign assistance policies in John F. Kennedy’s administration. Peace Corps assistance in Indonesia comprise of sending volunteers such as sports coaches and English teachers to improve Indonesian youth ability and also build a good friendship between Indonesia and United States of America. Unfortunately, the Peace Corps volunteer activity in Indonesia had to be suspended in early of 1965 because the protest that emerged toward American peoples in Indonesia in year 1964-1965. In spite of the volunteer’s limited activity when assisting Indonesian society at that moment, Peace Corps had given something more than aid, which is to building up Indonesia – United States friendship through personal approach.
Key word:

Foreign assistance policies, Peace Corps, Indonesia-United States Relation

Untuk dapat membaca skripsi ini lebih lanjut dapat diakses secara langsung di Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia di Depok. (For further reading of this graduate mini-thesis, you can access on University of Indonesia Library Center in Depok).
Terima Kasih

Diplomasi Indonesia-Amerika Serikat di Masa-Masa Sulit tahun 1964-1965

Sejak memperoleh pengakuan kedaulatan sebagai sebuah negara melalui perundingan Konferensi Meja Bundar di tahun 1949, Indonesia memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan negara-negara di dunia internasional. Hubungan antar negara dalam bidang politik ini disebut dengan diplomasi. Sejak awal Indonesia memiliki gagasan politik luar negeri yang bebas dan aktif yakni bebas berhubungan dengan negara manapun dan turut aktif dalam forum internasional. Gagasan tersebut dipilih oleh para pemimpin Indonesia sebagai dasar berdiplomasi dalam dunia internasional tetapi tidak mengikat pada salah satu kelompok dalam konteks Perang Dingin.
Seperti yang kita ketahui pasca Perang Dunia II muncul konflik di antara dua pemenang perang yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Keduanya bertentangan dalam hal ideologi antara demokrasi atau dunia bebas (free world) dengan komunis. Alasan lainnya adalah masalah wilayah bekas jajahan Jerman pada masa Perang Dunia II di Eropa. Uni Soviet menghendaki negara-negara bekas jajahan Jerman untuk menjadi bagian negara Uni Soviet dan mengikuti paham komunisme. Di sisi lain Amerika Serikat menentang hal tersebut dan mencoba mempengaruhi negara-negara Eropa Timur itu dengan memberikan bantuan ekonomi Marshall Plan. Persaingan Perang Dingin antara A.S. dan Uni Soviet ini tetap bertahan dan memperluas wilayah persaingannya sampai ke Asia dan Timur Tengah dan berakhir pada dekade 1980an.
Konflik Perang Dingin ini pun menyeret Indonesia masuk ke dalam politik luar negeri A.S. dan Uni Soviet. Jatuhnya Cina Daratan kepada komunis di tahun 1949 dan ancaman pengaruh komunisme di Vietnam membuat Amerika Serikat meningkatkan fokus kebijakan politik luar negerinya terhadap negara-negara di Asia Tenggara. Kekhawatiran A.S. semakin kuat terhadap teori domino yakni teori yang mengibaratkan negara-negara di Asia Tenggara yang akan berjatuhan secara berurutan kepada pengaruh komunisme dari utara (dalam hal ini Cina Daratan). Indonesia pun diperhitungkan sebagai negara yang rentan terhadap komunisme dan yang terutama sebagai penyedia sumber daya alam untuk Amerika Serikat.
Pada masa pemerintahan John F. Kennedy di tahun 1961, Indonesia berharap bahwa Amerika Serikat akan mendukungnya dalam pembebasan Irian Barat. Meski pada awalnya A.S. bersikap netral akan tetapi pada akhirnya A.S. bersedia membantu Indonesia dengan beberapa alasan internal maupun eksternal dan berhasil mengembalikan Irian Barat sesuai dengan perjanjian Konferensi Meja Bundar. Citra A.S. pun membaik di mata Indonesia yang sebelumnya dianggap sebagai pendukung pemberontakan PRRI/Permesta tahun 1958. Kesempatan ini dimanfaatkan A.S. untuk memperbaiki hubungan diplomasi dengan Indonesia sekaligus membendung pengaruh komunisme Soviet melalui pemberian bantuan ekonomi dan bantuan ahli-ahli dalam bidang teknologi, pendidikan, kesehatan, dan olahraga. Program bantuan yang bernama action plan ini merupakan penawaran dari Presiden Kennedy kepada Presiden Sukarno dengan bujukan dari Duta Besar A.S. di Indonesia Howard P. Jones pada tahun 1962. Program bantuan ekonomi dan sebagainya itu dianggap sejalan dengan Program Pembangunan Delapan Tahun yang direncakan Indonesia pada saat itu.
Diplomasi Indonesia pada tahun 1960an (masa Demokrasi Terpimpin) lebih menunjukkan peran Presiden Sukarno sebagai pengambil keputusan utama dalam politik dalam negeri dan luar negeri. Meskipun demikian, Sukarno juga tidak lepas dari pengaruh orang-orang di sekitarnya, mulai dari pihak militer, PKI, dan menteri terdekatnya (seperti Subandrio). Presiden Sukarno menerima program bantuan dari Amerika Serikat atas dasar hutang budi kepada Presiden Kennedy yang telah membantunya dan memberikan sikap persahabatan. Ikatan persahabatan personal di antara kedua presiden tersebut mempengaruhi membaiknya hubungan Indonesia-Amerika Serikat dalam masa yang singkat mulai pada akhir tahun 1962 hingga awal 1963.
Hubungan yang diharapkan A.S. akan semakin membaik hanya bertahan beberapa bulan. Diumumkannya berita pembentukan Malaysia (dengan menyatukan Federasi Malaya ditambah Sarawak, Sabah, dan Siangpura) pada tanggal 16 September 1963 dengan dukungan penuh dari Inggris menjadi pemicu dilaksanakannya kebijakan garis keras Indonesia terhadap Malaysia dan neokolonialisme Barat. Pada awal konflik ini Amerika Serikat sempat diminta untuk mendukung Indonesia dalam pengajuan proposal mengenai masalah Serawak, Sabah, dan Brunei, akan tetapi A.S. tidak bisa melawan sekutunya yaitu Inggris. Maka Amerika Serikat dengan berat hati menolak permintaan sekaligus mengorbankan kepentingannya di Indonesia. Kekecewaan Sukarno terhadap sikap Amerika Serikat juga merambat sampai ke seluruh rakyat Indonesia, alhasil gerakan demonstrasi menentang Malaysia, Inggris, dan Amerika Serikat timbul dalam jumlah yang sangat besar pada tahun 1964.
Konfrontasi dengan Malaysia merupakan satu momen yang penting bagi politik luar negeri Indonesia, pertama untuk memperjuangkan negara-negara di Asia Tenggara yang bebas dari kolonialisme model baru dan kedua sebagai panggung unjuk kekuatan Indonesia (khususnya Sukarno) di mata dunia internasional. Seluruh komando berada di dalam satu pimpinan yaitu Presiden Sukarno, jadi seluruh komponen dalam lembaga pemerintahan, militer, dan organisasi lainnya harus mengikuti perintahnya apabila ingin bertahan atau memilih dilenyapkan jika berani menentangnya. Seperti yang terjadi dengan partai-partai yang dilarang seperti PSI, Masyumi serta organisasi BPS (Badan Pelindung Sukarnoisme).
Tidak ada upaya untuk memperbaiki keretakan hubungan tersebut meskipun masih ada sedikit hubungan yang dilakukan antara orang Indonesia dengan A.S. Sebelum seluruh program bantuan dibekukan (kecuali program beasiswa pelajar Indonesia di Amerika Serikat), masih ada kontak dari kelompok pro terhadap Amerika Serikat seperti Angkatan Darat dan beberapa menteri. Bantuan peralatan untuk kepolisian dan militer, bantuan sukarelawan Peace Corps masih sempat dijalankan di masa-masa sulit meski terus dipertimbangkan masalah keamanannya. Beberapa kredit luar negeri dan investasi dari Amerika Serikat juga masih dipertahankan. Pada saat pengambilalihan perusahaan asing oleh pihak Indonesia, perusahaan minyak Amerika Serikat juga tidak diambil alih karena merupakan obyek yang sangat vital bagi jantung perekonomian negara. Minyak merupakan pendukung utama perekonomian Indonesia dan apabila para ahli minyak dari luar negeri tersebut diusir maka ekonomi diperkirakan jatuh. Untuk itu beberapa obyek vital dalam bidang perekonomian perlu dipertahankan (pada tahun 1965 pengambilalihan pun terjadi) melalui bantuan pihak pro-Amerika Serikat.
Aksi pembakaran gedung-gedung serta pemboikotan fasilitas-fasilitas milik pemerintah Amerika Serikat di Indonesia menyulut kemarahan para pemimpin di Kongres untuk memberikan teguran keras kepada pemerintah Indonesia mengenai keamanan asetnya. Meskipun terdapat kubu orang Amerika pro-Indonesia seperti Dubes Jones yang menghendaki dilaksanakannya kebijakan yang bersahabat terhadap Indonesia, namun di lain pihak, elit A.S. anti- Sukarno lebih menginginkan kebijakan yang lebih tegas dengan jalan memutuskan hubungan diplomatik dalam sementara waktu sampai tercipta pemerintahan yang kondusif bagi kepentingan A.S.
Kombinasi kekuatan antara Sukarno dan Subandrio yang diilhami semangat revolusi dan anti-neokolonialisme barat telah menciptakan diplomasi yang keras terhadap A.S. Di saat tidak ada negara besar yang mendukung langkah Indonesia, kekuatan revolusioner semakin bertambah besar dan mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia. Faktor kepemimpinan Presiden Sukarno merupakan factor utama dalam pengambilan keputusan terhadap masalah diplomasi internasional. Para menteri dan orang-orang di bawah Sukarno harus mengikuti kehendaknya apabila ingin tetap bertahan dalam tatanan politik Indonesia. Hal inilah yang menyebabkan kebijakan garis keras ini dapat dengan mudah diterima dan dilaksanakan oleh banyak orang Indonesia.
Akibat dari diplomasi yang keras terhadap Amerika Serikat, Indonesia menjadi terisolasi dari hubungan dengan banyak negara di dunia sementara itu ia mengikat hubungan dengan kelompok minoritas penganut komunisme, yakni Cina, Kamboja, Vietnam Utara, dan Korea Utara. Kondisi politik luar negeri yang mengarah ke kiri ini juga mengakibatkan kondisi perekonomian dalam negeri yang semakin memburuk. Tingkat inflasi mulai menembus angka ratusan hingga menyebabkan tingginya harga-harga kebutuhan pokok di masyarakat. Kesejahteraan sosial belum tercapai secara merata dan sebagai gantinya diberikan makanan berupa semangat-semangat revolusi. Pemerintah A.S. pun berencana untuk mengambil sikap menjaga jarak dengan Indonesia sambil menunggu pemerintahan yang baru muncul menggantikan kepemimpinan Sukarno.

Referensi
Gardner, Paul F., Shared Hopes, Separate Fears : Fifty Years of US-Indonesia Relations. Colorado : Westview Press, 1997
Jones, Howard P., Indonesia, The Possible Dream. Jakarta: Gunung Agung, 1973
Wardaya, Baskara T., Cold War Shadow, United States Policy Toward Indonesia, 1953-1963. Yogyakarta: Galang Press, 2007.

“Pemuda dalam Cengkraman Garuda” Kontrol Pemerintah Terhadap Musik Rock & Anak Muda

Siapakah Pemuda?

Salah satu pepatah “masa depan sebuah bangsa berada di tangan pemuda” merupakan kalimat yang tidak dapat dianggap sebatas nasihat tua belaka, pepatah ini memiliki makna konstruktif bagi sebuah bangsa sebagai harapan membangun kehidupan esok yang lebih baik. Kalimat itu pun sudah terbukti kehebatannya di berbagai negara dengan memberikan perubahan yang dianggap terbaik bagi bangsanya, seperti gerakan pemuda intelektual dan mahasiswa di Cina pada tanggal 4 Mei 1919 yang menuntut adanya reformasi dalam bidang bahasa, kesusastraan, kebudayaan, hingga politik dan ekonomi. Kekuatan yang dimiliki pemuda untuk melakukan perubahan bukan terletak pada tenaga fisik mereka tetapi pada kemampuan berpikir secara revolusioner. Untuk mengubah tatanan lama budaya sebuah bangsa dibutuhkan pola pikir terbaru yang jauh lebih muda dan segar.
Mayoritas di seluruh dunia mengidentifikasikan pemuda dalam batasan usia namun dalam rentang yang berbeda-beda. Di Indonesia, batasan umur pemuda menurut UU No. 40 Tahun 2009 dalam Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 disebutkan, “pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.” (http://www.detiknews.com/read/2009/09/15/131614/1203902/10/uu-kepemudaan-disahkan-dpr, diakses 1 Agustus 2010, pukl 20.30). Pembatasan usia hanya sampai 30 tahun bertujuan memberikan tempat kepada pemuda untuk berpartisipasi dalam organisasi kepemudaan agar siap menggantikan generasi sebelumnya yang telah lewat batas usia 30 tahun. Apakah faktor usia menjadi penentu seseorang dpat dikatakan sebagai pemuda?
Definisi tentang pemuda juga dapat dilihat dari sudut pandang sosiologi, sejarah, maupun psikologi. “Menurut ilmu sosiologi dan sejarah, pemuda lebih dilihat dari nilai subyektifnya, yaitu kepemudaan dirumuskan berdasarkan tanggapan masyarakat dan kesamaan pengalaman historis. Bidang ilmu psikologi juga membantu menerangkan konsep pemuda yakni dengan memperkirakan periode pertumbuhan kepribadian, yang sangat erat pula hubungannya dengan latar belakang kebudayaan.” (Taufik Abdullah, Pemuda dan Perubahan Sosial. Jakarta. 1985, hlm.1 dan 2). Setelah didapat berbagai pandangan mengenai konsep pemuda, dapat dilihat bahwa pemuda tidak hanya dikaitkan dengan batasan usia namun perlu adanya nilai dari suatu sikap mereka yang diakui oleh masyarakat, kesamaan pengalaman dalam proses sosialisasi, serta pembentukan kepribadian yang didukung oleh lingkungannya.
Istilah pemuda pun mengalami perubahan menjadi remaja atau anak muda pada era Orde Baru yang disebabkan peralihan kegiatan dan minat mereka dari yang bernuansa politik menjadi kegiatan hiburan semata.

Sekilas Peran Pemuda dalam Politik Sebelum Orde Baru

Sejumlah peristiwa penting di Indonesia seperti Kebangkitan Nasional 1908, Sumpah Pemuda 1928, Revolusi 1945, dan aksi mahasiswa 1966 menjadi saksi hidup bahwa pemuda turut memegang peranan penting. Keterlibatan pemuda dalam membawa perubahan di setiap zamannya didasari atas masalah kondisi bangsanya. Seperti pada tahun 1908, para pemuda intelektual dari STOVIA membentuk Oganisasi Budi Utomo untuk meningkatkan kemajuan bangsa melalui penyediaan sarana pendidikan bagi kalangan bumi putera. Kesadaran para pemuda angkatan 08 bukan karena kebetulan, pendidikan Barat yang telah mereka peroleh telah menyadarkan tentang arti kolonialisme di negeri ini. Proses memajukan tingkat intelektualitas bangsa telah berada pada jalur yang tepat, hal ini terlihat pada kongres Sumpah Pemuda yang berhasil menyatukan perbedaan pemuda-pemudi dari latar belakang etnis dalam suatu sumpah menjadi satu bangsa. Rasa kesatuan sebagai satu bangsa inilah yang kemudian membawa kepada perjuangan pemuda pada revolusi untuk mencapai kemerdekaan. Uniknya, pada perjuangan merebut kemerdekaan, para pemuda (Angkatan 45) bertindak sebagai pejuang pertempuran di medan perang tidak seperti pemuda angkatan 08 dan 28 (sebutan untuk pemuda pada masa kebangkitan nasional dan sumpah pemuda) yang berperan sebagai intelektual.
Tahun 1950, setelah Indonesia mendapatkan pengakuan kedaulatan sepenuhnya oleh dunia internasional, pemerintahan mulai merancang sebuah sistem pemerintahan yang lebih terbuka dan mendorong aktif masyarakatnya berpartisipasi dalam sebuah demokrasi untuk pembangunan bangsa. Hal ini dapat terlihat dari banyak kemunculan partai politik serta organisasi-organisasi masyarakat maupun mahasiswa. Masing-masing dari partai politik tersebut memiliki ideologinya masing-masing dan tampak memaksakan kehendaknya sendiri untuk kepentingan partai. Di bawah kelompok partai, terdapat golongan pemuda dari berbagai kalangan membentuk organisasi yang memiliki ideologi serupa di atas mereka. Pemuda menjadi sebuah perpanjangan tangan dari partai-partai yang sedang berkuasa pada pemerintahan Demokrasi Terpimpin (1957-1965). Secara tidak langsung pemuda bergerak dalam kendali orang-orang di atasnya. Gerakan pemuda pada saat itu disebut, seperti yang dikatakan oleh Onghokham dalam tulisannya Angkatan Muda dalam Sejarah dan Politik, Angkatan 57 memiliki karakteristik yang khas karena di samping terlihat sangat mendukung terhadap pemerintah, pemuda juga memanfaatkan kepentingan mereka dalam radikalisasi partai. (Onghokham, “Angkatan Muda dalam Sejarah dan Politik,” Analisa Kekuatan Politik di Indonesia. 1985, hlm.124).
Seiring berjalannya kondisi ekonomi serta politik yang carut marut pada masa runtuhnya demokrasi terpimpin dimulai pada paruh kedua 1965, timbulnya berbagai tindak penyalahgunaan kekuasaan, dan sikap apriori oleh para pemimpin bangsa menggerakkan pemuda untuk beroposisi menentang rezim yang sedang berkuasa. Berbeda dengan beberapa tahun sebelumnya, para pemuda angkatan 66 lebih memilih lepas dari orientasi pemerintahan pada saat itu dan menyuarakan tuntutan rakyat (Tritura). Namun, aksi yang dilancarkan oleh kelompok seperti contohnya KAMI nampaknya tidak akan berhasil apabila tidak mendapat dukungan dari pihak militer, lagi-lagi pemuda seperti berada dalam kendali pihak luar.

Pelarangan Musik Barat pada Era Orde Lama

Keadaan terpuruk selama masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat khususnya pemuda. Keinginan untuk membawa perubahan yang lebih baik terhadap rakyat secara umum menjadi tuntutan mereka. Setelah dominasi orde lama berakhir, pemerintahan selanjutnya mulai memberikan keleluasaan terhadap segala sesuatu yang dilarang sebelumnya seperti hal-hal yang berbau barat. Pasalnya, semenjak Presiden Soekarno menyerukan gagasan Manipol-USDEK (Manifesto Politik-Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme ala Indonesia, Demokrasi terpimpin, Ekonomi terpimpin, dan Kepribadian Indonesia) yang bertujuan untuk memperjuangkan kembali semangat revolusi di segala bidang, dan menanamkan kepribadian Indonesia, muncul berbagai larangan terhadap peredaran musik barat di Indonesia. Dalam masalah ini termasuk larangan peredaran musik impor dari luar negeri termasuk twist dan rock ‘n roll serta lagu-lagu cengeng dari Indonesia. Nah, yang terakhir disebutkan adalah jenis musik yang paling dipermasalahkan di Indonesia, mulai dari irama musiknya, maksud serta arti dari lirik lagu tersebut, hingga pelaksanaan pertunjukkan musik.
Musik rock ‘n roll ditanggapi negatif oleh pemerintah pada saat itu karena iramanya yang keras serta mengandung unsur kegilaan dapat membawa pengaruh buruk bagi perkembangan moral dan kepribadian pemuda. Maka, pemerintah mulai melakukan pelarangan pemutaran lagu-lagu barat terutama bagi rock ‘n roll di radio pemerintah (RRI) serta menghimbau kepada grup musik untuk tidak membawakan lagu barat pada saat pentas. Padahal, sejak tahun 1950an musik hiburan barat sedang diminati oleh orang Indonesia, berbagai festival band diadakan untuk mengapresiasikan kreatifitas pemuda yang memiliki bakat musik. Ironisnya, para pemuda lebih tertarik membawakan lagu pop barat, cha-cha, atau rock ‘n roll menirukan gaya idola mereka. Contohnya grup musik Koes Bersaudara sering membawakan lagu-lagu milik The Everly Brothers, The Bee Gees, dan The Beatles.
Dominasi budaya asing di Indonesia menyebabkan pemerintah khawatir terhadap redupnya minat pemuda terhadap kebudayaan dalam negeri. Untuk itu, “pada awal tahun 1963, larangan budaya Barat di Indonesia dikuatkan kembali melalui Penpres (Penetapan Presiden) No.11 tahun 1963 yang melarang peredaran musik Barat, terutama rock yang berasal dari Amerika Serikat dan Inggris.” (Muhammad Mulyadi, Industri Musik Indonesia: Suatu Sejarah. Bekasi: Koperasi Ilmu Pengtahuan Sosial, 2009).

Peralihan Rezim, Peralihan Minat Pemuda

Larangan yang diberlakukan pemerintah Orde Lama hanya berlangsung beberapa tahun karena terjadi peralihan kekuasaan kepada Orde Baru pada tahun 1967. Musik Barat diperbolehkan untuk dimainkan kembali pada masa Orde Baru, hal ini juga disinyalir untuk memperbaiki hubungan dengan Barat. Diadakannya pertunjukkan musik oleh BKS Kostrad (Badan Kerjasama Seniman-Komando Strategis Tjadangan Angkatan Darat) bersama dengan para musisi adalah salah satu contoh untuk meyakinkan masyarakat bahwa musik Barat boleh dimainkan dan diperdengarkan kembali.
Sejak tahun 1967 juga berdiri radio-radio baru non pemerintah yang memutar lagu-lagu Barat yakni radio Prambors. Untuk melayani keinginan remaja yang ingin mendengarkan lagu-lagu rock ‘n roll, Prambors menjadi pilihan utama mereka. Saat itu radio swasta merupakan media paling ampuh untuk mengakses hiburan dari Barat. Acara-acara selain musik pun disiarkan dengan cara anak muda tidak kaku seperti siaran RRI. Hal ini membuat Prmbors lebih mudah dicerna dan menarik untuk didengar.
Media lainnya adalah majalah hiburan, majalah jenis ini menampilkan berita sekitar kegemaran remaja, mulai dari musik, cerpen, hingga berita serta foto-foto artis dalam dan luar negeri. Melalui foto artis lengkap dengan gaya rambut dan gaya berpakaian, para remaja menjiplak penampilan para idola mereka tanpa berpikir panjang arti dari penampilan tersebut. Tidak heran jika rambut gondrong, celana jeans dan kemeja kumal yang dilepas dua kancing atasnya menjadi tren di kalangan anak muda pada awal rezim Orde Baru. Contoh majalah hiburan favorit pada saat itu ialah Aktuil, Top, Junior, Midi, dan beberapa nama yang muncul setelahnya.
Munculnya kelas masyarakat dengan pendapatan yang tinggi akibat dari keuntungan boom minyak tahun 1973 , yaitu meningkatnya hasil ekspor minyak Indonesia seiring dengan melonjaknya harga minyak internasional, menyebabkan naiknya pendapatan beberapa kalangan profesi serta perubahan pola konsumsi yang berlebihan. Golongan ini lebih sering menghabiskan uangnya untuk tempat hiburan malam, berbelanja ke pusat pertokon, membeli majalah hiburan, termasuk membeli motor ataupun peralatan musik. Yang terakhir ini merupakan keuntungan yang didapat para remaja dari keuntungan boom minyak yang diperoleh orang tua mereka. Mereka (anak muda) juga melakukan kegiatan hura-hura (non politis) dalam tingkat yang tidak pernah terjadi sebelumnya. (Tjahjo S. & Nug K., Musik Rock di Indonesia, Prisma. Oktober 1991).

Kenakalan Remaja

Menjamurnya kebudayaan Barat (Amerika dan Inggris) di Indonesia menimbulkan dampak baik dan buruk bagi perkembangan bangsa. Keuntungan yang diperoleh memungkinkan masyarakat Indonesia untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di dunia internasional dan berharap untuk aktif dalam partisipasi global. Namun, dampak buruk tersebut malah menimbulkan perilaku menyimpang pada kalangan anak muda, seperti penggunaan narkotik, seks bebas, perkelahian antar geng, sampai kerusuhan pada saat konser musik terutama musik rock. Pengaruh buruk dari idola mereka (artis-artis luar negeri) ditiru secara mentah-mentah berdasarkan pengamatan mereka dalam majalah-majalah hiburan tanpa ditelusuri arti dari gaya hidup yang disebut hippies (Hippies merupakan bagian dari youth counter-culture yang menggugat kemapanan masyarakat kapitalisme industri maju yang tidak memberikan kebahagiaan kepada mereka tetapi justru bersifat menindas). (A. Tjhajo S. & Nug K).

Pelarangan Konser Musik Rock pada Masa Orde Baru 1973-1993

Musik rock di Indonesia pada masa awal Orde Baru sangat bergantung pada pertunjukkan musik hal ini dilihat dari sering diadakannya pertunjukkan musik yang dihibur oleh band-band seperti God Bless, The Rollies, Trenchem, AKA, SAS, dan lain sebagainya. Pertunjukan mereka sangat disukai penonton karena dua hal, yang pertama band-band lokal sering membawakan lagu rock Barat seperti Deep Purple, Black Sabbath, Led Zeppelin, The Rolling Stones. Kedua, band rock lokal selalu menyuguhkan gaya panggung yang lain dari biasanya. Aksi teatrikal horor ala AKA, aksi menghancurkan gitar yang dilakukan Deddy Dores, penampilan God Bless yang membawa peti mati lengkap dengan mayat palsu. “Pada tahun 1970-an penonton musik rock Indonesia masih suka atraksi panggung yang “aneh-aneh”. Penonton musik di Indonesia menuntut gaya panggung yang hebat atraksinya, musik yang keras dengan sound system yang berkekuatan besar.” (Muhammad Mulyadi, hlm. 79).
Penonton musik rock akan sangat mudah kecewa apabila tidak puas dengan pertunjukkan yang disuguhkan oleh band, spontan mereka pun segera membuat onar dengan melempar apapun ke atas panggung dan menyoraki para pemain. Lebih parahnya lagi mereka yang tidak memiliki tiket masuk akan memaksa masuk ke dalam tempat pertunjukkan seperti menaiki pagar hingga menerobos penjagaan satuan pengamanan dengan anarkis. Summer 28 yang diadakan pada tahun 1973 di Pasar Minggu adalah salah satu contoh konser musik yang pertama menimbulkan kerusuhan yang mengakibatkan tercorengnya citra musik rock dalam negeri. “Pun di Lapangan Merdeka Medan, kerusuhan yang serupa terulang kembali pada Pesta Musik Udara Terbuka Aktuil 75, 11 Mei yang lalu.”(Medan, Summer 75, http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1975/06/14/MS/mbm.19750614.MS67133.id.html, diakses pada tanggal 5 Agustus 2010, Pukul 21.30 WIB). Citra buruk terhadap musik rock juga tidak hanya ditampilkan pada setiap pertunjukkannya, tetapi juga pada perilaku menyimpang di kalangan musisi seperti penggunaan obat bius. Akibatnya banyak band rock yang dilarang tampil di beberapa daerah seperti halnya Ahmad Albar yang dilarang tampil di Semarang tahun 1983 dengan alasan musik rock tidak sesuai dengan kepribadian bangsa dan akan meracuninya. Kerusuhan mulai identik dengan musik rock di Indonesia ketika terjadi kembali kerusuhan pada beberapa konser musisi rock luar negeri seperti Deep Purple (Jakarta, 5 Desember 1975), Mick Jagger (Jakarta, 30 November 1988), Sepultura (Surabaya, 1992), dan Metallica (Jakarta, 10-11 April 1993).
Hingga dekade 80an, rezim Orde Baru telah melakukan tindakan represif terhadap beberapa band atau musisi yang membawakan lagu bernada protes terhadap pemerintah, termasuk novelis dan kritikus kebudayaan. (Jeremy Wallach, Underground Rock Music and Democratization in Indonesia,www.bgsu.edu/downloads/cas/file16892.pdf, diakses pada tanggal 1 Agustus 2010, pukul 20.15). Puncak dari pelarangan terhadap konser rock di Indonesia bermula dari diadakannya konser band asal Amerika Serikat, Metallica. “Warung dan kedai minum di sekitar stadion hancur. Puluhan mobil ringsek, pejalan kaki wanita dipermalukan, dan rumah-rumah dan pertokoan mewah di Pondok Indah dilempari.” (Tempo, 24 April 1993) Sejak saat itu semua konser musik rock internasional dan pertunjukkan musik metal dilarang, karena dianggap akan membawa pengaruh buruk bagi pemuda Indonesia. (Wendy Putranto, wawancara dalam film Global Metal, http://www.youtube.com/watch?v=UjXLm6otB4o diakses pada tanggal 5 Agustus 2010, pukul 21.35 WIB).
Tindakan represif rezim Orde Baru memang memiliki alasan untuk menjaga keamanan dan mencegah pengaruh buruk yang dibawa oleh musik rock terhadap pemuda, tetapi apakah semua kerusuhan konser musik rock dan kenakalan remaja merupakan kesalahan dari pemuda itu sendiri? Tidakkah pemerintah melihat sebab mengapa dan bagaimana hingga mereka bisa melakukan tindakan tersebut? Perasaan saling menyalahkan antara generasi muda dan tua serta penindasan terhadap pemuda hanya semakin memperdalam jurang pemisah antar keduanya. Saling pengertian antar generasi mungkin salah satu dari banyaknya cara untuk mencapai konstruksi pemuda sebagai harapan bangsa.

Dampak Invasi Mongol Terhadap Pemerintahan Koryo



PENDAHULUAN

Kerajaan Koryo yang berdiri sejak tahun 900an di semenanjung Korea telah mengalami peperangan melawan berbagai ancaman baik dari dalam wilayahnya sendiri maupun dari bangsa dari luar Korea. Seperti halnya ketika penyerbuan bangsa Mongol pada abad ke-13 yang telah mengakibatkan kehancuran kota-kota dan menyebabkan konflik internal di dalam tubuh Koryo. Walaupun target utama dari invasi Mongol bukanlah Koryo, namun penyerangan dan pendudukan wilayah menjadi penting untuk menguasai daerah-daerah sekitarnya. Dikarenakan letak geografis Korea yang berdekatan dengan Jepang dan Cina hal ini dapat dijadikan pertimbangan utama Mongol untuk mewujudkan rencana invasi besar-besaran ke daratan di selatan dan juga di timur laut.

Bangsa Mongol yang dipimpin oleh Gengis Khan pada awal abad ke-13 mulai bangkit untuk berkelana mencari sumber kehidupan ke segala penjuru yang lebih baik untuk bangsa mereka. Gerombolan Mongolia terkenal sangat kejam ketika berhadapan dengan setiap orang yang menghalangi tujuan mereka, maka tidak heran apabila Koryo sangat kesulitan menghadapi mereka sehingga terus menerus dirampok dan dipaksa untuk menyerahkan tahta kerajaan kepada Mongol.

Sebagian besar Koryo memang pernah diambil alih oleh Mongol namun juga terdapat segelintir kelompok yang melakukan perlawanan. Kelompok perlawanan ini bernama Sambyŏlch’o (patroli Tiga Elit) bersikeras tidak mau tunduk seperti saudara mereka dan kedudukannya terus terdesak hingga ke selatan pulau terluar Korea.

Sementara orang Koryo yang bersedia berdamai dengan Mongol diwajibkan mengikuti pemerintahan utusan mereka dan diharuskan memberi upeti sebagai bukti loyalitas. Pemerintahan Koryo di bawah pengaruh Mongol pun mengalami perubahan sebagai dampak dari invasi tersebut.

LATAR BELAKANG INVASI MONGOL

Dahulu kala bangsa Mongol merupakan bangsa yang suka berpindah-pindah atau disebut orang nomaden. Mereka mampu menempuh jarak perjalanan yang sangat jauh dengan sedikit mengkonsumsi makanan namun kekuatan mereka sangat besar sekali. Sehingga kondisi fisik mereka mampu mengungguli orang-orang lainnya. Orang Mongol zaman dahulu mempunyai ketahanan fisik yang sangat baik. Hal tersebut terbentuk bersamaan dengan kondisi alam Mongolia yang ekstrim jauh dari laut manapun, sedikit hujan dan salju serta udaranya kering.

Modal yang dimiliki Mongol ini dimanfaatkan oleh mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mencari tempat tinggal yang baru. Biasanya mereka terpikat dengan kota-kota yang memiliki banyak makanan, orang kaya, dan wanita. Pencarian akan kebutuhan ini membawa mereka sampai ke selatan yakni Cina serta Korea. Salah satu contohnya pada awal abad ke-13, salah satu dinasti Cina yaitu Jin berhasil dikuasai oleh Mongol. Penyerbuan mereka pun berlanjut ke arah Semenanjung Korea yang terdapat kerajaan Koryo pada sekitar tahun 1230-an. Selain berupaya merampas harta serta memperluas wilayah nampaknya invasi ke Koryo memiliki tujuan yang lain.

Penjajahan Mongol terhadap kerajaan atau kota-kota di Asia maupun Eropa dengan pimpinannya Gengis Khan tidak selalu dilakukan dengan penyerbuan. Pengambilalihan kekuasaan oleh Mongol juga dilakukan dengan cara yang lebih halus. Cara yang dimaksud adalah beradaptasi dengan kebudayaan setempat. Orang Mongol cepat mempelajari kondisi setempat, dengan alasan untuk menguasai wilayah tersebut. Hingga dalam 20 tahun ke depan, bangsa Mongol dapat memperoleh upeti dari pemimpin setempat yang dijajah.

Sebetulnya tujuan awal Mongol adalah menguasai dinasti-dinasti di Cina. Hubungan mereka dengan bangsa-bangsa lain pun dinilai tidak begitu buruk. Contohnya, dengan bangsa Koryo pun mereka pernah bekerja sama dalam satu misi. Kesamaan visi inilah yang membuat keduanya (Mongol dan Koryo) terlibat kontak untuk pertama kalinya. Mongol dan Koryo berusaha untuk mengusir tentara campuran Khitan yang melarikan diri dari Manchuria menyeberangi Sungai Yalu menghindari Mongol. Gabungan serangan dari Mongol-Koryo pada tahun 1219 berhasil memukul mundur Khitan yang bertahan hingga Perbatasan Kangdong, di sebelah timur Pyongyang.

INVASI MONGOL TERHADAP KOREA

Mongol menganggap kemenangan atas Khitan tersebut merupakan berkat bantuan mereka dan Koryo berhak untuk memberi seserahan sebagai tanda balas budi. Bentuk seserahan ini berupa upeti yang harus diberikan tiap tahunnya. Koryo dengan tegas menolak pemberian upeti kepada Mongol karena permintaan upeti dianggap memberatkan. Situasi ini mengawali perselisihan di antara kedua bangsa tersebut, terlebih lagi dengan terbunuhnya utusan Mongol bernama Chu-ku-yü saat pulang dari Koryo di tahun 1225. Insiden tersebut merupakan alasan Mongol untuk menyerang Koryo untuk pertama kalinya pada tahun 1231.

Hubungan baik di antara Koryo dan Mongol akhirnya retak akibat ketamakan dari Mongol dan juga insiden pembunuhan utusan Mongol yang tidak diketahui pelakunya. Hanya karena utusan tersebut diduga baru kembali dari Koryo maka Mongol menuduh bahwa orang Koryo sebagai pelakunya. Padahal bisa saja ini merupakan jebakan untuk memperkeruh konflik di antara keduanya. Namun keduanya sudah merasa kesal satu sama lain dan tidak rela harga diri mereka diremehkan.

Penyerangan pertama dilakukan oleh Mongol yang dipimpin Sartaq pada tahun 1231 di wilayah Kuju (Kusŏng), tetapi tidak dikuasai sepenuhnya karena mereka bergerak ke wilayah pusat di Kaesŏng. Mongol berusaha untuk menguasai pemerintahan Koryo di Kaesŏng dengan meningglkan pemerintahan militer (daruhaci) atas permintaan damai Koryo. Koryo memiliki inisiatif untuk menghadapi Mongol, yaitu dengan cara berdamai. Namun, diam-diam pemerintahan Koryo dipindahkan ke Pulau Kanghwa di tahun 1232 untuk menghindari serangan Mongol. Sebagian besar penduduk lainnya juga ada yang pindah ke bagian pegunungan atau pulau di daerah lepas pantai. Strategi menghindari Mongol ini nampaknya tidak berhasil dan bahkan memperburuk keadaan setelah terbunuhnya Sartaq oleh Kim biarawan Yun-hu di Ch’ŏin-sŏng (Yongin). Hal ini pun menimbulkan penyerangan kedua Mongol terhadap Koryo.

Alasan pemindahan ibu kota Koryo ke Kanghwa merupakan keputusan yang tepat pada awalnya. Dikarenakan letaknya yang jauh serta wilayahnya yang terpisah dari laut merupakan kelemahan terbesar dari Mongol. Bangsa Mongol takut akan laut, dan ini merupakan akibat adaptasi mereka yang terlalu lama di daerah gurun yang tidak memiliki lautan. Usaha Mongol tidaklah berhenti sampai di sini, mereka merencanakan mengeluarkan para pemimpin Koryo dari Pulau Kanghwa dengan cara yang halus.

Orang Mongol hanya bisa menyuruh orang Koryo untuk keluar dari pengasingan mereka namun harus disertai dengan satu syarat. Mongol harus menarik mundur tentaranya dari perbatasan, dengan itu Koryo berkenan keluar. Mongol pun mengajukan tawaran agar Koryo yang harus keluar terlebih dahulu, setelah itu baru tentara Mongol boleh ditarik mundur. Kedua tawaran ini nampaknya tidak ada yang menunjukkan kesediaannya untuk menyerah. Pihak Koryo yang didesak menegaskan pernyataan yang tetap tidak ingin keluar dari Kanghwa dengan kata lain mereka tetap melawan.

Perlawanan terhadap Mongol juga dilakukan tidak hanya dari para pemimpin sipil dan raja Koryo tetapi juga muncul dari pihak tentara. Chi Kwang-su merupakan pemimpin militer Koryo yang sangat didukung rakyat kecil. Pemindahan rakyat Koryo ke wilayah pegunungan dan pulau lepas pantai merupakan inisiatif dari pihak militer. Selain terdapat persediaan pangan yang cukup, daerah tersebut menjadi basis dari perlawanan Koryo terhadap Mongol. Wilayah pengungsian rakyat kecil Koryo tidak mampu bertahan dari serangan Mongol yang dipimpin Jalairtai pada tahun 1254. Akhirnya jatuh banyak korban sebagian rakyat kecil dan hancurnya bangunan kebudayaan yang bersejarah di sana.

Penderitaan rakyat ini membawa dampak yang sangat merugikan bagi Koryo. Selain hancurnya lahan pertanian untuk memasok keperluan pangan dan hancurnya kehidupan petani, rakyat kecil juga enggan untuk mendukung pihak kerajaan. Tekanan pemerintahan Kanghwa yang melakukan pemerasan semakin membangkitkan rasa permusuhan di antara rakyat kecil dan pemerintah. Atas alasan inilah muncul dua kelompok yang memiliki pandangan tersendiri dalam menghadapi Mongol. Terdapat kelompok yang mendukung perdamaian dengan Mongol terutama dari pihak pemerintah Koryo dan yang satu lagi dari pihak rakyat kecil dan Sambyŏlch’o (Three Elite Patrols).

Perselisihan internal dalam kerajaan Koryo yang melibatkan pemerintahan sipil dan pihak oposisi dari militer mempersulit upaya perdamaian yang ingin dicapai. Pemerintah sipil menganggap militer menghambat proses tersebut, untuk itu pihak militer harus dijatuhkan. Pada tahun 1258 pemimpin oposisi terhadap pemerintah dan perlawanan terhadap Mongol yaitu Ch’oe Ui dibunuh oleh Yu Kyŏng dan Kim Chun. Kekuasaan pun beralih kepada Kim Chun yang juga tidak bertahan lama karena Im Yŏn segera mengambil alih kekuasaan dengan membunuh Kim Chun. Pada pemerintahan Im Yŏn, ia menggunakan kekuasaannya untuk menggulingkan Wonjong dan melakukan perlawanan terhadap Mongol. Namun, kebijakannya untuk melawan Mongol tidak didukung oleh masyarakat pada saat itu, ia pun segera dipukul mundur dan tahta pun kembali kepada Wonjong.

Sementara itu perlawanan dari pihak Sambyŏlch’o terus dilakukan untuk mempertahankan harga diri Koryo dari invasi Mongol dan pemerintahan di Kaesong. Sambyŏlch’o terus melakukan upaya pemberontakan dalam bentuk memblokade semua wilayah transit antara Kanghwa dengan wilayah daratan. Mereka juga membuat pemerintahan tandingan dengan raja yang bernama Wang On (masih merupakan keturunan bangsawan).

Kerajaan tandingan ini memperluas pertahanannya ke beberapa pulau terdekat seperti Pulau Chindo apabila dalam keadaan terdesak. Namun, kekuatan Kaesong jauh lebih besar karena bergabung dengan Mongol menyebabkan pemerintahan oposisi di Chindo mengalami kekalahan pada pertengahan 1271dan harus melarikan diri ke Pulau Cheju. Di Pulau Cheju inilah akhir dari Sambyŏlch’o mengakhiri perlawanannya pada tahun 1273. Meskipun kekuatan pemerintah resmi Koryo di Kaesong lebih kuat berkat dukungan Mongol namun semangat perlawanan pasukan militer Sambyŏlch’o tetap membara.

Dampak Invasi Mongol Terhadap Pemerintahan Koryo

Setelah pihak oposisi yang terdiri dari kalangan militer mengalami kekalahan, pemerintahan sipil Koryo semakin berada di bawah kekuasaan Mongol. Segala sesuatunya dikendalikan oleh orang-orang Mongol yang juga ditempatkan di Koryo. Alhasil terdapat perubahan dalam sistem pemerintahan Koryo selama masa pendudukan Mongol. Perubahan ini tidak selalu membawa dampak yang buruk, terdapat juga dampak yang positif.

Di bawah kekuasaan Mongol yang sah, Koryo mengalami perubahan dalam pengadopsian institusi Mongol dan adat istiadat termasuk segala macam dari struktur pemerintahan dan gelar bangsawan sampai pakaian serta gaya rambut kepang ala Mongol. Perubahan yang diberikan Mongol memberi pengaruh kepada hubungan Koryo dengan bangsa lainnya. Hubungan Koryo dengan bangsa lainnya seperti dengan orang Mongol, Muslim, maupun lainnya telah meningkatkan kemampuan dari para penerjemah kerajaan untuk mempelajari bahasa asing.

Perubahan lainnya dalam sistem politik adalah dibentuknya Biro Penaklukan Wilayah Timur yang dikendalikan oleh wakil dari Dinasti Yuan sementara pihak kerajaan Koryo hanya memegang gelar semata. Biro ini memiliki tujuan untuk mengatur strategi dalam rangka penaklukan Jepang setelah gagal dalam invasi sebelumnya. Namun, biro ini gagal dalam pelaksanaannya karena kebangkrutan yang dialami Mongol akibat biaya perang yang berlebihan. Dalam menjalin hubungan kebangsawanan antara Koryo dengan Mongol, diadakan pernikahan pangeran Koryo dengan putri Mongol. Pernikahan ini membuahkan keturunan yang akan memegang tahta Koryo. Dalam hal ini Mongol dianggap mempunyai kesempatan untuk menggulingkan kekuasaan Koryo lewat keturunannya. Selain itu beberapa bangsawan Koryo lainnya dijadikan sandera Mongol serta diasingkan dari keluarga maupun pemerintahan. Maka jalan Mongol untuk menguasai Koryo semakin terbuka lebar.

Sources

Henthorn, William E., A History of Korea. Collier Macmillan Publisher, London, 1971

Lee, Ki-Baik. A New History of Korea. Harvard University Press, Massachusets, 1984

Lukman, Cecilia. Ed. Oxford Ensiklopedia Pelajar, terj. dr. Mary Worrall. Jakarta: PT Intermasa, 1995.

Traditional Korea : A Cultural History

http://koreanhistory.info/Koryo.htm

Pahlawan Musik Anak-Anak : AT Mahmud

Siapa yang tidak kenal sosok pencipta lagu anak-anakAT Mahmud? Beliau telah berjuang menciptakan ratusan lagu anak-anak Indonesia selama masa hidupnya. Tidak hanya menciptakan komposisi lagu indah nan syahdu, beliau juga mempromosikan lagu-lagu anak lewat program musik anak asuhannya di TVRI pada tahun 1968. Acara-acara seperti Ayo Menyanyi yang bersifat edukatif dan Lagu Pilihanku lebih mengarah ke kompetisi menyanyi. Penampilannya di layar kaca telah menarik minat industri rekaman untuk mengabadikan karyanya dalam piringan hitam. AT Mahmud juga pernah mengabadikan lagu-lagunya dalam bentuk buku, yaitu Lagu Anak-Anak Kami Bernyanyi yg disusun pada tahun 1969 dan Lagu Anak-Anak Main Ayunan pada tahun 1970. Selain berkecimpung dalam dunia musik beliau juga memberikan perhatiannya pada dunia pendidikan.  A.T Mahmud pun sempat menulis beberapa buku, terutama sebagai anggota tim. Hal itu terjadi ketika menjadi anggota tim penulis untuk buku musik SPG pada Proyek Penyedian Buku Sekolah Guru Tahun ke-5 Pembangunan Lima Tahun I 1973/1974. Sejumlah buku yang ditugaskan pada timnya adalah buku Musik 1, 2, 3, dan 4 untuk SPG. Selanjutnya, ia bersama Bu Fat menulis buku pelajaran musik Musik di Sekolah Kami Belajar Seni Musik Aktif dan Kreatif untuk Sekolah Dasar yang diterbitkan Balai Pustaka tahun 1994.

Berikut adalah sedikit dari sekitar 500 lagu anak-anak karyanya yang pernah populer di masa lalu dan tetap dikenal masyarakat, bukan hanya anak-anak, melainkan juga orangtua, hingga saat ini:
– Anak Gembala
– Libur Tlah Tiba
– Paman Datang
– Di Stasiun
– Kereta Apiku
– Sukacita
– Cemara
– Angin Bertiup
– Mendaki Gunung
– Burung Bernyanyi
– Barisan Musik
– Hujan Rintik-rintik
– Hujan-hujan
– Ambilkan Bulan Bu
– Bintang Kejora
– Pelangi
– Amelia
– Cicak di Dinding

Namun, sangat disayangkan pada tanggal 6/7/2010 tepatnya hari Selasa pukul 13.10 WIB di Rumah Sakit MNC, Jakarta, sang pahlawan musik anak-anak Indonesia telah kembali ke rahmatullah pada usia yang ke-80.  Beliau meninggal akibat penyakit stroke dan infeksi paru-paru. Jenazah beliau direncanakan akan dimakamkan di  Pemakaman Menteng Pulo tanggal 7/7/2010 pada pukul 09.00 WIB.

Smoga amal dan kebaikannya di terima di sisi Allah SWT, Amin.

Selamat jalan pahlawan  kita,  AT Mahmud..

Smoga alunan nada mu terus berkumandang dalam semangat bangsa Indonesia.

Demokrasi dan Perkembangannya

 

1.1  Demokrasi dan Perkembangannya

Demokrasi hingga saat ini telah mengalami modifikasi berdasarkan faktor-faktor yang telah mempengaruhinya di suatu negara. Namun, seluruh demokrasi yang tersebar di berbagai negara seperti demokrasi konstitusionil, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi sosial, dan masih banyak lagi, memiliki inti gagasan yang telah mengakar sejak kemunculannya di zaman Yunani Kuno. Inti gagasan demokrasi yang telah diterima ( taken for granted) banyak kalangan di seluruh dunia saat ini berasal dari bahasa Yunani yakni demos (rakyat) dan kratos/kratein (kekuasaan/berkuasa) yang artinya rakyat berkuasa.[1] Pada pelaksanaannya demokrasi bisa saja berbeda-beda di setiap negara tetapi acuan dasar tentang demokrasi tetaplah sama.

Demokrasi merupakan paham yang dapat dikatakan sudah tua di dunia ini, namun hingga saat ini tetap menjadi sistem yang banyak dianut oleh negara-negara modern. Terdapat perbedaan pada pelaksanaan pemerintahan demokrasi antara masa sekarang dengan masa lalu (Yunani Kuno). Pada masa Yunani Kuno jalannya sebuah pemerintahan demokrasi dijalankan secara langsung oleh rakyatnya. Tetapi pada masa modern seperti sekarang, pemerintahan demokrasi di sebuah negara dijalankan dengan menggunakan perwakilan rakyat. [2]

Perbedaan ini disebabkan karena faktor wilayah dan tingkat kepadatan penduduk di suatu wilayah, apabila semakin kecil wilayah dan jumlah rakyat di sebuah kota atau negara maka semakin memungkinkan untuk menggunakan demokrasi secara langsung. Sebaliknya, karena wilayah yang luas dan melonjaknya angka pertumbuhan penduduk sulit untuk menggunakan pemerintahan demokrasi langsung, maka diperlukan perwakilan dari rakyat untuk menyalurkan aspirasi kepada pemerintah.

Pada perjalanannya, bentuk pemerintahan demokrasi sempat tertidur selama abad Pertengahan yakni pada saat Eropa dikuasai oleh kekuasaan raja yang mutlak. Pemerintahan pada abad Pertengahan tidak terdapat unsur kebebasan dalam hal berpolitik, beragama, maupun berkegiatan ekonomi, karena segala sesuatu yang dilakukan harus berkenaan dengan perintah raja atau Paus di Roma yang memimpin kekuasaan agama di seluruh Eropa. Meskipun pada masa ini masyarakat terlihat agak tertekan akibat kekuasaan absolut dari raja, cikal bakal demokrasi mulai muncul meski hanya melingkupi batas tertentu. Seperti munculnya kebebasan beragama yang terbatas terhadap pemeluk agama Protestan di Perancis pada tahun 1598 dengan dikeluarkannya Edict of Nantes oleh Raja Henry IV.[3] Pada saat sebelumnya kita telah mengenal Magna Charta di Inggris pada tahun 1215, yaitu sebuah kontrak Raja John terhadap bawahannya dalam hal penjaminan hak privileges.[4]

 Dari beberapa contoh sebelumnya kita dapat melihat bagaimana demokrasi mulai muncul kembali di tengah suasana yang absolut. Belum dikatakan sepenuhnya menganut sistem demokrasi karena pemerintahan di Eropa masih menganut sistem feodal, masih ada hubungan antara raja dengan bawahannya. Periode ini segera berakhir pada saat munculnya perubahan dalam kebebasan berseni, sastra, serta berbudaya pada abad ke 16. Perubahan semacam ini menandai lahirnya kebebasan dalam hal yang lainnya, seperti berpolitik dan melakukan kegiatan ekonomi.

Kondisi seperti ini yang disebut dengan masa Aufklarung (1650-1800), yaitu masa di mana manusia memiliki kebebasan untuk berpikir mengenai segala ide yang pada abad Pertengahan tidak bisa dilakukan. Sebagai akibatnya kekuasaan raja-raja di Eropa mendapat kritikan dari rakyatnya yang berpikir bahwa kebebasan mereka selama ini telah mendapat tekanan. Untuk itu timbul gagasan mengenai aturan main antara penguasa dengan rakyat yang saling menjamin hak-hak di antara kedua belah pihak dikenal dengan sebutan kontrak sosial.[5]

 Kontrak sosial telah memulai masa pemerintahan yang mengacu pada nilai-nilai demokrasi yang berarti penguasa tidak bisa lagi bertindak sewenang-wenang. Adanya aturan hukum yang mengikat di antara penguasa dan rakyat yang harus dipatuhi membuat kehidupan berpolitik, berkegiatan ekonomi, dan berpikir  menjadi lebih leluasa (tidak berada di bawah tekanan). Keadaan seperti inilah yang mengilhami beberapa peristiwa penting di dunia pada abad ke-18 yakni Revolusi Amerika (1776) dan Revolusi Perancis (1789). Hukum dalam konteks demokrasi merupakan hal yang sangat penting karena untuk menjaga sebuah pemerintahan yang betul-betul bersih dari kontrol mutlak sebuah penguasa. Tanpa hukum, memungkinkan pemerintahan sebuah negara cenderung untuk mengikuti kemauan penguasa. Untuk itu negara sangat memerlukan sebuah konstitusi yang resmi.[6]

Bagaimana pemerintahan demokrasi yang sepenuhnya sudah dapat dijalankan dalam sebuah negara? Apakah terdapat syarat untuk menjadi negara yang demokratis? Tentu ada syarat-syarat seperti itu, menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqe, S.H. terdapat dua hal penting yang harus dimiliki oleh negara demokrasi. Pertama, adalah kontitusi yang demokratis. Mengutip kata-kata William G. Andrews dalam artikel “France: the Search for Presidentialism” (1966) yang juga dikutip oleh Prof. Dr. Jimly, “konstitusi disatu pihak; menentukan pembatasan terhadap kekuasaan sebagai satu fungsi konstitusionalisme, tetapi di pihak lain; memberikan legitimasi terhadap kekuasaan pemerintahan; juga berfungsi sebagai instrument untuk mengalihkan kewenangan dari pemegang kekuasaan asal (baik rakyat dalam sistem demokrasi atau Raja dalam sistem Monarki) kepada organ-organ kekuasaan negara.” Kedua, penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia dan hak-hak warganegara. Hak asasi manusia diperoleh setiap manusia ketika ia lahir dan hak warga negara adalah hak yang diberikan kepada warganegara.[7]


[1] Budiarjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramdia Pustaka Utama, 2005. hlm.50

[2] Ibid, hlm. 54

[3] Suleman, Zulfikri, Demokrasi Untuk Indonesia. Jakarta: Kompas, 2010. hlm. 117

[4] Budiarjo, Op. Cit., hlm. 54

[5] Ibd, hlm. 56

[6] Asshiddiqie, S.H., Prof. Dr. Jimly, Serpihan Pemikiran Hukum, Media, dan HAM. Jakarta: Konstitusi Press, 2005. hlm. 245.

[7] Ibid, hlm xiv dan xv